STANDAR SEKOLAH: SMAN 10 Terbentur Sarana Penunjang

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peningkatan status SMAN 10 Bandar Lampung dari sekolah standar nasional (SSN) ke rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) terbentur sarana penunjang. Sekolah ini diberi waktu hingga 2012 untuk memenuhi semua sarana yang belum tersedia.

Kepala SMAN 10 Bandar Lampung Izmir Hasan mengungkapkan hal itu di sela-sela penglepasan siswa kelas XII di Gedung Ernawan Khua Juai, Rabu (20-5).

"Untuk menjadi RSBI, sekolah harus memiliki enam laboratorium dan hingga saat ini kita baru memiliki tiga laboratorium," kata Izmir.

Di sisi lain, lahan sekolah terbatas sehingga untuk menambah bangunan terpaksa membangun ke atas. Selain itu, enam lokal bangunan SDN 1 Tanjunggading yang diserahkan ke SMAN 10 tidak bisa digunakan karena rusak.

Lokal bekas SDN 1 Tanjunggading bisa digunakan mendirikan laboratorium, tetapi perlu dana sangat besar. "Tahun ini kami mendapat dana rehabilitasi untuk satu ruangan dan kami gunakan untuk merehabilitasi salah satu ruangan di bekas lokal SDN 1 Tanjunggading," kata dia.

Siswa kelas XII yang mengikuti penglepasan sebanyak 224 orang. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya atau 22,32 persen sudah diterima di berbagai perguruan tinggi ternama di Tanah Air.

Jumlah siswa yang diterima di berbagai perguruan tinggi yakni Unila (28 orang), IPB (4), UGM (11), Unsri (1), Undip (2), dan STT Telkom (5). "Saya berharap semua siswa tahun ini lulus UN dan bisa melanjutkan pendidikan. Bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan saya harap bisa mendapatkan keterampilan sebagai bekal hidup," kata dia.

Tahun ini juga ada beberapa siswa SMAN 10 yang mengukir beberapa prestasi, yakni Ziqiza Savina Rizki siswa kelas X yang ikut seleksi pertukaran pemuda ke Jepang, David Bangsawan mengikuti jambore ke Singapura. Dua siswa juga sedang ikut seleksi pertukaran pelajar Asean, yaitu Paradita dan Anisa Djawal.

sumber : Lampung Post - Uni

Perpustakaan Sekolah Sarana Peningkatan Minat Baca

Saat ini minat baca masih menjadi perkerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi bangsa Indonesia. Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Pemerintah, praktisi pendidikan, LSM dan masyarakat yang perduli pada kondisi minat baca saat ini telah melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan apresiasi masyarakat untuk membaca, akan tetapi berbagai program tersebut belum memperoleh hasil maksimal
Untuk mewujudkan bangsa berbudaya baca, maka bangsa ini perlu melakukan pembinaan minat baca anak. Pembinaan minat baca anak merupakan langkah awal sekaligus cara yang efektif menuju bangsa berbudaya baca. Masa anak-anak merupakan masa yang tepat untuk menanamkan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini akan terbawa hingga anak tumbuh dewasa atau menjadi orang tua. Dengan kata lain, apabila sejak kecil seseorang terbiasa membaca maka kebiasaan tersebut akan terbawa hingga dewasa.
Pada usia sekolah dasar, anak mulai dikenalkan dengan hurup, belajar mengeja kata dan kemudian belajar memaknai kata-kata tersebut dalam satu kesatuan kalimat yang memiliki arti. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan kebiasaan membaca pada anak. Setelah anak-anak mampu membaca, anak-anak perlu diberikan bahan bacaan yang menarik sehingga mampu menggugah minat anak untuk membaca buku. Minat baca anak perlu dipupuk dengan menyediakan buku-buku yang menarik dan representatif bagi perkembangan anak sehingga minat membaca tersebut akan membentuk kebiasaan membaca. Apabila kebiasaan membaca telah tertanam pada diri anak maka setelah dewasa anak tersebut akan merasa kehilangan apabila sehari saja tidak membaca. Dari kebiasaan individu ini kemudian akan berkembang menjadi budaya baca masyarakat.
Akan tetapi pembinaan minat baca anak saat ini sering terbentur dengan masalah ketersediaan sarana baca. Tidak semua anak-anak mampu mendapatkan buku yang mampu mengugah minat mereka untuk membaca. Faktor ekonomi atau minimnya kesadaran orang tua untuk menyediakan buku bagi anak menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan buku yang dibutuhkan. Tidak tersedianya sarana baca merupakan masalah besar dalam pembinaan minat baca anak. Anak-anak tidak dapat memanjakan minat bacanya karena tidak tersedia sarana baca yang mampu menggugah minat anak untuk membaca. Padahal pembinaan minat baca anak merupakan modal dasar untuk memperbaiki kondisi minat baca masyarakat saat ini.
Untuk mengatasi masalah ketersedian sarana baca anak dapat dilakukan dengan memanfaatkan eksistensi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah dapat difungsikan sebagai institusi penyedia sarana baca cuma-cuma bagi anak-anak. Melalui koleksi yang dihimpun perpustakaan, perpustakaan sekolah mampu menumbuhkan kebiasaan membaca anak.
Tetapi amat disayangkan, perpustakaan sekolah yang dijadikan ujung tombak dalam pembinaan minat baca anak justru dalam kondisi yang memprihatikan. Bahkan saat ini banyak sekolah dasar yang belum memiliki perpustakaan. Data Deputi Pengembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hanya 1% dari 260.000 sekolah dasar negeri yang memiliki perpustakaan (Kompas, 25/7/02). Keadaan ini tentu bertolak balakang dengan Undang-undang nomor 2 pasal 35 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional yang menyatakan bahwa setiap sekolah diwajibkan memiliki perpustakaan. ironis bukan, mana mungkin minat baca anak dapat terbina apabila sekolah tidak memiliki perpustakaan yang menyediakan buku sebagai sarana baca bagi siswa (anak).
Walaupun ada sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah, perpustakaan sekolah belum dikelola dengan baik. Hanya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah yang sadar akan pentingnya perpustakaan, memiliki perpustakaan yang dikelola secara baik oleh tenaga profesional.
Banyak perpustakaan sekolah yang pengelolaanya terkesan “yang penting jalan”. Hal ini terlihat dari segi koleksi, sarana perpustakaan serta tenaga pengolola perpustakaan sendiri. Koleksi perpustakaan sebagian besar berisi buku-buku paket sehingga kurang mampu menarik minat siswa untuk mengakses perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan yang seadaanya menyebabkan suasana perpustakaan kurang nyaman. Selain itu banyak perpustakaan sekolah yang tidak dikelola oleh tenaga profesional di bidang perpustakaan, perpustakaan dikelola oleh guru pustakawan (guru yang merangkap sebagai pengelola perpustakaan) yang memiliki tanggung jawab utama sebagai pengajar menyebabkan pengelolaan perpustakaan tidak optimal.
Sudah saatnya kondisi perpustakaan sekolah dasar diperbaiki. Perbaikan ini akan mewujudkan berpustakaan sebagai penyedia sarana baca ideal bagi anak-anak. Perbaikan ini akan memotivasi anak-anak untuk berkunjung dan membaca koleksi perpustakaan. Perbaikan yang dapat dilakukan antara lain, Pertama, koleksi perpustakaan terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sudah saatnya perpustakaan tidak hanya berisi buku-buku paket, koleksi perpustakaan juga dapat berupa buku-buku bacaan yang mampu menarik minat siswa untuk membacanya. Selain itu perpustakaan dapat juga melengkapi koleksinya dengan koleksi audiovisual sehingga tidak memberikan kesan layanan yang monoton.
Kedua, sarana atua perabot perpustakaan perlu dilengkapi, perpustakaan dapat dilengkapi dengan pendingin udara, televisi dan komputer multimedia. Perabotan perpustakaan perlu didesain dan disusun sesuai dengan kondisi fisik anak-anak sehingga dapat memberikan kesan nyaman bagi anak. Ruang perpustakaan juga dapat dicat warna-warni dan dilukis gambar lucu sehingga menghilangkan kesan formil perpustakaan. Dengan perubahan kondisi fisik perpustakaan ini akan memberikan kesan nyaman anak berada diperpustakaan sehingga anak-anak akan rajin datang ke perpustakaan.
Ketiga, masalah SDM perpustakaan juga perlu mendapatkan perhatian. Perpustakaan harus dikelola oleh tenaga yang memiliki keahlian serta berlatar belakang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi. SDM memiliki latar belakang ilmu perpustakaan tentu mengerti bagaimana mengelola serta mengembangkan perpustakaan berdasarkan kaidah ilmu perpustakaan. Memberikan tanggung jawab pegelolaan perpustakaan kepada guru perlu dikaji ulang, guru yang memiliki tugas utama sebagai tenaga pengajar tidak akan mampu maksimal dalam pengembangan perpustakaan karena harus membagi waktunya untuk mengajar. Perpustakaan akan tutup apabila guru tersebut mendapat tugas mengajar. Keadaan semacam ini tentu dapat menghambat proses pembinaan minat baca anak.
Keempat, sebenarnya masalah terbatasan koleksi, sarana perpustakaan serta minimnya SDM perpustakaan disebabkan karena keterbatasan dana. Keterbatasan dana menyebabkan perpusakaan tidak mampu membeli buku, melengkapi sarana perpustakaan serta membayar tenaga profesional untuk mengelola perpustakaan. Sebagai solusinya di perlukan perhatian pemerintah, pengelola sekolah serta peran aktif wali murid. Pemerintah perlu memberikan perhatian bagi pengembangan perpustakaan sekolah. Perhatian itu dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan pengembangan perpustakaan sekolah, kebijakan yang merangsang perkembangan perpustakaan sekolah serta penghargaan kepada mereka yang berjasa dalam mengembangkan perpustakaan. Pihak sekolah juga dapat mengoptimalkan keberadaan wali murid yang terhimpun dalam komite sekolah dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Wali murid dapat dimintai bantuan dalam hal pendanaan perpustakaan. Tentunya. Wali murid tidak akan segan mengeluarkan biaya bagi pengembangan sekolah karena manfaatkan perpustakaan akan kembali kepada putra-putri mereka. Selain itu pihak sekolah juga dapat menyusun proposal pengembangan perpustakaan dan mengajukannya ke perusahaan, instansi atau individu yang memiliki perhatiaan dibidang pendidikan, minat baca dan perpustakaan.
Dengan berbagai perbaikan diatas maka perpustakaan akan semakin menarik. Perubahan yang menjadi motivasi bagi siswa untuk mengakses perpustakaan. Apabila perbaikan ini dilakukan dari sekarang maka 10 atau 15 tahun kedepan Indonesia akan menjadi bangsa yang gemar membaca. Dengan demikian berakhir sudah permasalahan minat baca yang seolah-olah menjadi perkejaan rumah yang tidak terselesaikan sampai saat ini.

Sumber: : http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33

7 Sarana Sekolah Tinggi Transportasi diresmikan

TANGERANG (Bisnis.com): Menhub Jusman Syafii Djamal meresmikan 7 sarana pembentukan sikap & mental di Sekolah Tinggi Transportasi� Departemen Perhubungan.

"Dengan ini saya meresmikan secara simbolis 7 sarana pembentukan sikap & mental untuk taruna transportasi," katanya di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, hari ini.

Menhub menjelaskan 7 sarana itu berupa fasilitas outbound training dan panjat tebing yang telah mendapatkan sertifikasi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia.

Untuk setiap sarana ditempatkan empat orang instruktur khusus guna membentuk sikap dan mental taruna di sekolah transportasi.

Ketujuh sekolah di Dephub yang memperoleh sarana outbound itu antara lain STPI Curug dan Sekolah Tinggi Tranportasi Darat Cibitung Bekasi.

"Peralatan itu untuk mendidik taruna mempunyai mental dan attitude yang baik," ungkap Jusman.

Kepala Badan Diklat Perhubungan Dedi Darmawan menjelaskan ketujuh sarana itu merupakan alat bantu yang efektif bagi pembentukan sikap & mental taruna.

"Sarana itu juga telah diuji keefektifan dan keselamatannya," ujar Dedi.

Dalam peresmian itu ditampilkan prosesi seluncur tujuh taruna wanita dari ketinggian hampir 50 meter.

sumber : Republik Indonesia - http://web.bisnis.com/sektor-riil/transportasi/1id115389.html

Pengadaan sarana/prasarana sekolah harus jeli

BANJARNEGARA - Para kepala sekolah diharapkan untuk jeli dan tidak terburu-buru, dalam memilih alat peraga untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK).

Hal tersebut disampaikan Koordinator Konsorsium Produsen Sarana Pendidikan Nasional (KPSPN) wilayah eks Karesidenan Banyumas, M Rudi Haryono, di sela-sela acara pameran alat peraga sarana pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (26/5). Pameran peraga sarana dan prasarana sekolah dilakukan bersamaan dengan penandatanganan rencana anggaran belanja (RAB) 83 sekolah dasar (SD).

’’Jangan sampai salah, dan harus sesuai dengan surat edaran menteri agar tidak berurusan dengan hukum,’’ kata Rudi.

Menurut dia, sebelum mengambil keputusan, hendaknya melihat dulu kualitas dan isi sehingga sesuai dengan kebutuhannya

Sementara itu menurut Kepala Seksi Kurikulum Disdik Banjarnegara yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan DAK, Ahmad Kusmanto, tahun ini Banjarnegara mendapat Rp 18 miliar lebih dari pusat, untuk pengadaan alat peraga bagi sarana dan prasarana sekolah untuk 83 SD.

Alokasi DAK untuk 83 SD itu tidak sama, karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan. ’’Sebagian besar Rp 250 juta, namun ada yang Rp 275 juta,’’ kata dia.

Keputusan sekolah

Pengelolaan DAK adalah swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar. Acuan penggunaan DAK adalah rehabilitasi fisik berupa membangun ruang kelas, rumah dinas, kamar mandi dan WC, serta mebelair. Selain itu juga pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan.

Selain dari KPSPN, sejumlah rekanan yang ikut memeragakan sarana pendidikan dalam pameran tersebut adalah Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dan KPI. Menurut Rudi Haryono, ada 20 penerbit yang tergabung dalam KPSPN yang mempamerkan produknya berupa buku atau alat peraga. ’’Dan dalam praktiknya melalui CV lokal Banjarnegara,’’ ujar dia.

Ahmad Kusmato mengatakan, keputusan mengambil barang dari mana adalah hak masing-masing sekolah. Beberapa sekolah ada yang menunda pengadaan sarana sekolah, karena masih fokus pada pembangunan fisik gedung sekolah dulu.

sumber : koran sore wawasan - Ito TJ

Minimnya Fasilitas Perpustaakan di Sekolah

Di bawah ini sebuah berita yang dilansir oleh media [kompas.com] sepekan lalu tentang perpustakaan yang ada di dunia pendidikan khususnya tingkat dasar. Paling tidak, informasi ini menggambarkan betapa minimnya fasilitas perpustaakaan di lingkungan lembaga pendidikan di negeri ini. Seakan-akan buku dan sumber bacaan itu masih ‘mahal’ bagi pendidikan, padahal bukannya buku itu jendela dunia?.

Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.

sumber : kompas

53 Persen Gedung Sekolah di DKI Rusak

JAKARTA -- Sebanyak 53,3 persen atau 810 gedung sekolah di DKI dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan beragam dari sedang, berat hingga rawan ambruk.

Dinas Pendidikan DKI menyiapkan anggaran untuk rehab sekolah rusak 2009 sebesar total Rp 580 miliar yang akan digunakan untuk merehab seluruh gedung sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK.

"Anggaran yang disetujui DPRD hanya sebesar itu dari usulan kita sekitar Rp1 triliun," kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI, Didi Sugandi di Jakarta, Selasa.

Anggaran itu akan digunakan untuk melakukan rehab total dan berat dengan rincian rehab total sebesar Rp 233 milyar, yang terbagi dalam rehab total gedung SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk pengadaan perabot.

Sedangkan untuk untuk rehabilitasi berat gedung SD dan SMP dianggarakan dana sebesar Rp 321 miliar dan rehabilitasi berat gedung SMA dan SMK sebesar Rp 26 miliar.

Didi Sugandi menyebut rehab total akan dilakukan di 19 lokasi yakni rehabilitasi total gedung SD 9 lokasi, SMP 5 lokasi, SMA 3 lokasi, dan SMK 2 lokasi.

Sementara rehab berat SD dan SMP akan dilakukan pada 265 gedung sekolah dan rehab berat untuk SMA dan SMK akan dilakukan ke 27 gedung sekolah.

Dari jumlah total gedung sekolah yang rusak di Jakarta, sebanyak 306 gedung rawan ambruk yang direkomendasikan rehabilitasi total, 274 gedung dalam kondisi rusak berat, dan 220 gedung dalam kondisi rusak sedang. "Tetapi anggaran terbatas, untuk itu akan dilihat prioritas untuk rehab," kata Didi.

Prioritas akan dilihat dari kondisi gedung sekolah dimana jika tingkat kerusakan dianggap tidak parah maka hanya akan dilakukan rehab sedang.

"Kita prioritaskan gedung sekolah yang mau ambruk untuk dilakukan rehab total. Tetapi, jika ada gedung sekolah mau ambruk dan belum bisa dilakukan rehab total, kita lakukan rehab berat untuk menambah usia pemakaian," papar Didi.

Rehab gedung sekolah itu akan dimulai pada bulan Mei setelah selesai dilakukan lelang.

Sementara itu, sebanyak 46,6 persen gedung sekolah dari SDN, SMPN, SMAN dan SMKN atau sebanyak 820 gedung sekolah masih belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan sesuai Permendiknas No.24/2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sarana penunjang itu dijelaskan Didi antara lain berupa ruang serbaguna, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang kecakapan.

Sebanyak 132 gedung sekolah (7,76 persen) lainnya berdasarkan laporan banjir tahun 2009 berada di daerah rawan banjir.

Selain melakukan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, tambah Didi, Dinas Pendidikan juga akan melakukan pembangunan gedung SMP, SMK, dan SMA baru di kelurahan dan kecamatan yang belum memilikinya.

"Juga membangun ruang kelas baru dalam rangka meningkatkan daya tampung di sekolah perbatasan dan daerah padat penduduk," ucapnya.

Data yang dikumpulkan Dinas Pendidikan menunjukkan sebanyak 256 gedung sekolah (15,2 persen) mengalami kekurangan daya tampung, terutama di daerah padat pemukiman di perbatasan Depok, Tangerang dan Bekasi.

sumber : republika newsroom

Gresik Resmikan Sarana Pendidikan Senilai Rp 17,6 Miliar

Rabu, 4 Juni 2008 | 16:31 WIB

GRESIK, RABU- Bupati Gresik Robbach Ma'sum, Rabu (4/6), meresmikan 396 sarana pendidikan yang tersebar di 69 sekolah negeri dan 330 lembaga pendidikan swasta. Sarana pendidikan termasuk gedung sekolah, laboratorium, dan taman pendidikan Al Quran didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik senilai Rp 17,6 miliar. Penandatanganan prasasti dipusatkan di Aula Sunan Giri SMA Negeri 1 Gresik.

Robbach berharap, seluruh sarana yang dibangun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sumber daya pendidik lebih ditingkatkan. Para kepala sekolah harus selalu memperbaiki manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. "Kalau perlu metode dalam mempersiapkan materi pendidikan setiap guru selalu diperbaiki, jangan sampai tetap seperti zaman dulu," kata Robbach.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Husnul Khuluq menambahkan, kualitas pendidikan di Gresik saat ini lebih baik dibanding kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2007 biaya pendidikan yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 77,216 miliar atau 22,5 persen dari APBD. "Jumlah tersebut tidak termasuk gaji guru sehingga Gresik menganggarkan pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana amanat undang-undang," kata Khuluq.

Menurut dia, biaya yang besar serta pembangunan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan oleh APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. "Yang terpenting keterjangkauan pendidikan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ada anak orang tidak mampu tidak sekolah atau tak mampu membayar sekolah di Gresik," katanya.

sumber : kompas - aci

Depdiknas Optimistis 2009 tidak Ada Lagi Sekolah Rusak

JAKARTA -- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) optimistis proses rehabilitasi dan renovasi sebanyak 135.194 ruang kelas dan sekolah rusak di tingkat sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiah (MI) dan SD Luar Biasa (SDLB) di sejumlah provinsi di tanah air dapat dituntaskan pada tahun 2009 dengan perkiraan biaya sebesar Rp9,07 triliun. "Seiring dengan terpenuhinya alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan, Presiden meminta agar memberikan prioritas salah satunya penuntasan wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Untuk menuntaskan wajar sembilan tahun tersebut, maka upaya dilakukan antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan," kata Direktur Pembinaan Tk dan SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas, Mudjito Ak di Jakarta, Senin.

Data tahun 2003 meunjukkan terdapat 531.186 ruang kelas SD/MI atau sebesar 49,50 persen dari 1.073.103 ruang kelas SD/MI yang mengalami kerusakan sedang dan berat. "Perbaikan ruang kelas rusak baik kategori sedang dan berat untuk tingkat SD/MI telah dilakukan sejak tahun 2003 dan jumlahnya cukup besar yakni 531.186 ruang kelas (49,5 persen) di seluruh Indonesia," katanya.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak adalah melalui program dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan non DAK antara lain melalui dana bencana alam, APBN-P, dekonsentrasi, APBD I dan II. DAK bidang pendidikan dimaksud untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan diarahkan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas SD/MI dan SDLB serta sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan, meliputi juga sarana meubilernya, katanya.

Selanjutnya, selama lima tahun proses rehabilitasi dan renovasi dilaksanakan setiap tahun hingga tahun 2008 dengan rincian renovasi melalui dana alokasi khusus (DAK) sebanyak 295.548 ruang kelas (27,51 persen) dan dana non DAK sebanyak 100.444 ruang kelas (9,3 persen) sehingga sisa ruang kelas rusak pada tahun 2009 sebanyak 135.194 ruang kelas (12,6 persen). Lebih lanjut Mudjito mengatakan, sisa ruang kelas rusak pada tahun 2009 sebanyak 135.194 ruang kelas tersebar di semua propinsi di tanah air, yakni dengan tingkat kerusakan ringan antara 0-10 persen sebanyak 1.331 ruang kelas terdapat di 19 propinsi, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jambi, Maluku, NTB, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan sebagainya.

Ruang kelas rusak sedang antara 10,2 hingga 20 persen sebanyak 2.282 ruang kelas terdapat di tiga propinsi yakni, Daereh Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Rusak antara 20,1 persen hingga 30 persen sebanyak 4.451 ruang kelas terdapat di tiga propinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan sedangkan kerusakan lebih dari 30 persen sebanyak 127.130 ruang kelas terdapat di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur dan Banten.

Lebih lanjut Mudjito mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk renovasi satu ruang kelas rata-rata sebesar Rp50 juta namun seiring dengan kemungkinan terjadinya eskalasi harga, maka perhitungan anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak 135.194 unit pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari Rp9,1 triliun menjadi Rp12,4 triliun.
"Depdiknas optimis dengan tuntasnya rehabilitasi ruang kelas rusak pada tahun 2009, maka pada tahun berikutnya diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) seperti standar pembiayaan, standar kelulusan siswa dan sebagainya," tambahnya.

sumber : republika newsroom

Ratusan Gedung SD di Jakarta Alami Kerusakan

AKARTA--MI: Sekitar 53 persen atau 810 gedung sekolah di DKI dalam kondisi rusak, dengan tingkat kerusakan beragam mulai sedang, berat, hingga rawan ambruk. Dinas Pendidikan DKI tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp580 miliar untuk merehab seluruh gedung sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK.

"Anggaran yang disetujui DPRD hanya sebesar itu dari usulan kita sekitar Rp1 triliun," kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI, Didi Sugandi di Jakarta, Selasa (3/2).

Anggaran itu akan digunakan untuk melakukan rehab total dan berat, dengan rincian rehab total sebesar Rp 233 miliar, yang terbagi dalam rehab total gedung SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk pengadaan perabot. Sedangkan untuk untuk rehabilitasi berat gedung SD dan SMP dianggarakan dana sebesar Rp321 miliar, dan rehabilitasi berat gedung SMA dan SMK sebesar Rp26 miliar.

Didi Sugandi menyebutkan, rehab total akan dilakukan di 19 lokasi yakni rehabilitasi total gedung SD 9 lokasi, SMP 5 lokasi, SMA 3 lokasi, dan SMK di dua lokasi. Sementara rehab berat SD dan SMP akan dilakukan pada 265 gedung sekolah dan rehab berat untuk SMA dan SMK akan dilakukan terhadap 27 gedung sekolah.

Dari jumlah gedung sekolah yang rusak di Jakarta, sebanyak 306 gedung rawan ambruk sehingga direkomendasikan untuk rehabilitasi total, 274 gedung dalam kondisi rusak berat, dan 220 gedung dalam kondisi rusak sedang. "Tetapi anggaran terbatas, untuk itu akan dilihat prioritas untuk rehab," kata Didi.

Prioritas akan dilihat dari kondisi gedung sekolah di mana jika tingkat kerusakan dianggap tidak parah maka hanya akan dilakukan rehab sedang. "Kita prioritaskan gedung sekolah yang mau ambruk untuk dilakukan rehab total. Tetapi, jika ada gedung sekolah mau ambruk dan belum bisa dilakukan rehab total, kita lakukan rehab berat untuk menambah usia pemakaian," ujar Didi.

Sementara itu, 46,6 persen gedung sekolah dari SDN, SMPN, SMAN dan SMKN atau sebanyak 820 gedung sekolah masih belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan sesuai Permendiknas No.24/2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sarana penunjang itu dijelaskan Didi antara lain berupa ruang serbaguna, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang kecakapan.

Sebanyak 132 gedung sekolah (7,76 persen) lainnya berdasarkan laporan tahun 2009 berada di daerah rawan banjir. Selain melakukan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, kata Didi, Dinas Pendidikan juga akan melakukan pembangunan gedung SMP, SMK, dan SMA baru di kelurahan dan kecamatan yang belum memilikinya. "Kita juga akan membangun ruang kelas baru dalam rangka meningkatkan daya tampung di sekolah perbatasan dan daerah padat penduduk," ucapnya. (Ant/OL-06)

sumber : Media Indonesia - Anto

Paku Alam Luncurkan 1.000 Software Manajemen Sekolah

YOGYAKARTA--MI: Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Paku Alam IX meluncurkan kegiatan 'Gebyar 1000 Software Manajemen Sekolah' yang berlangsung di Gedung Wiyotoprojo, Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (6/12).

Dalam kesempatan tersebut Wagub DIY Paku Alam IX mengatakan, Yogyakarta dikenal sebagai kota tujuan pendidikan di Indonesia. Agar predikat tersebut tidak hanya menjadi slogan maka harus ada upaya untuk selalu memunculkan pemikiran yang cemerlang, dinamis, dan original.

Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi bagi pengelolaan sekolah secara profesional dan modern. Untuk mewujudkan itu, perlu pendidikan yang berkualitas selain memperhatikan aspek kurikulum, tenaga pengajar, lingkungan, yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana sekolah itu sendiri.

"Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai maka akan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki, dan dapat dijalin jaringan seluas-luasnya," katanya.

Menurut dia, zaman ini telah memberikan banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk memperoleh fasilitas yang serbacanggih. Teknologi informasi dan telekomunikasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia modern.

Masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya kini tak bisa lagi hidup tanpa teknologi, sehingga penyelenggaraan prasarana teknologi juga mempunyai arti strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia baik melalui sektor pendidikan formal maupun nonformal.

"Saya menyambut baik kegiatan ini dan diharapkan bisa menjadi momentum kemajuan kemajuan bagi perkembangan teknologi di sekolah-sekolah di DIY," katanya.

Ketua Panitia Launching Gebyar 1000 Software Faid Firdian menjelaskan bahwa kegiatan digelar pula di tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan DIY. Kegiatan ini berhasil melibatkan 1.512 Sekolah di tiga provinsi tersebut mulai tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah(MI) , SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK .

Selain membagikan software manajemen sekolah, dalam kegiatan itu juga diberikan pelatihan dalam bentuk workshop. Pelatihan ini akan digunakan oleh sekolah untuk memahami apa dan bagaimana sebaiknya memulai implementasi teknologi informasi bagi pengelolaan sekolah secara profesional dan modern, katanya.

sumber : Media Indonesia - anto

Masih Ada 153 Sekolah Rusak di Madiun

Rabu, 11 Februari 2009 | 19:30 WIB

MADIUN, RABU - Masih ada 153 sekolah di Kabupaten Madiun yang kondisinya rusak. Perbaikan seluruh sekolah rusak ini diperkirakan baru tuntas pada tahun 2010. Terbatasnya dana yang ada membuat tidak seluruh sekolah rusak bisa direhabilitasi tahun ini.

Bupati Madiun, Muhtarom menyampaikan hal ini usai meninjau rehabilitasi SDN Garon 2 di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (11/2). Rehabilitasi enam ruangan kelas di sekolah tersebut menggunakan dana alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Sumardi menjelaskan, pada tahun 2008, ada 82 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang direhabilitasi. Dana yang dihabiskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah ini mencapai Rp 21,3 miliar. Sebanyak Rp 18,4 miliar dana DAK dari APBN sedangkan Rp 2,9 miliar merupakan dana dari APBD Kabupaten Madiun.

Sementara tahun ini, rencananya ada 92 sekolah dasar negeri yang bakal direhabilitasi. Dana sebesar Rp 24 miliar akan digelontorkan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah ini. Seba nyak Rp 22 miliar diantaranya dari DAK APBN dan Rp 2 miliar dari APBD Kabupaten Madiun.

Setiap sekolah yang akan direhabilitasi akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 250 juta. Dana bantuan ini akan digunakan untuk merehabilitasi ruangan kelas sebanyak Rp 160 juta sedangkan Rp 90 juta lagi untuk sarana dan prasarana sekolah dan perpustakaan sekolah.

"Penggunaan dana sepenuhnya swakelola pihak sekolah bersama komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah," kata Sumardi.

Bank Dunia Bantu Biaya Operasional Sekolah

Senin, 13 Oktober 2008 | 18:23 WIB

JAKARTA, SENIN - Di tengah krisis keuangan global, Bank Dunia tetap menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah Indonesia tahun depan, terutama di bidang pendidikan, khususnya Biaya Operasional Sekolah (BOS), kesehatan, infrastruktur, perkuatan pemerintahan daerah serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Total komitmen dana yang akan dikucurkan tahun 2009 mendatang sekitar 1,9 miliar dollar AS. Dari total itu, sebanyak 300 juta dollar atau equivalen dengan Rp 2,8 triliun akan dialokasikan khusus untuk biaya operasional sekolah (BOS). Sebagian kecil sisanya digunakan untuk pendidikan lainnya.

Demikian disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta saat dihubungi Kompas di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/10) sore.

Menurut Paskah, komitmen tersebut disampaikan setelah pertemuan dua hari lalu antara delegasi Indonesia dengan Managing Director Bank Dunia Juan Jose Daboub dan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik Charles Adam.

Sejak Pelaksana Tugas (Plt) Menko Perekonomian, yaitu Menkeu Sri Mulyani Indrawati diminta pulang ke Jakarta, Paskah mewakili pemerintah Indonesia. Delegasi Indonesia lainnya adalah Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto dan Deputi Menneg PPN/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Kita sebenarnya mengajukan anggaran sebesar 1,4 miliar dollar AS untuk tahun depan, namun Bank Dunia justru menambah sampai 1,9 miliar dollar AS. Dan, sebanyak 300 juta dollar akan dialokasikan untuk BOS. Sebagian kecil sisanya untuk pendidikan lainnya," ujar Paskah.

Paskah menyatakan, komitmen Bank Dunia sejalan dengan komitmen pemerintah yang akan memenuhi kewajiban 20 persen dari total penerimaan negara untuk pendidikan.

"Dengan komitmen Bank Dunia, yang cukup besar, pemerintah bisa berkosentrasi dalam pendanaan pendidikan yang 20 persen untuk gaji dan kesejahteraan guru dan dosen serta pemenuhan wajib belajar sembilan tahun serta pemenuhan sarana dan prasanana pendidikan secara nasional," lanjut Paskah.

Selama ini, dana BPS yang diterima setiap sekolah digunakan untuk memperbaiki dan memenuhi sarana dan prasarana bangunan sekolah.

Delapan Sekolah Ditutup

Rabu, 27 Februari 2008 | 03:45 WIB

jakarta, kompas - Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta menutup delapan bangunan sekolah karena rusak parah, Selasa (26/2). Aktivitas belajar mengajar diminta segera dipindahkan ke sekolah terdekat yang layak pakai.

Kedelapan sekolah tersebut, yaitu SD 21 dan SD 22 Kramatjati Jakarta Timur, SD 05, 06, 07, dan 08 Petamburan, Jakarta Pusat, SMP 220 Jakarta Barat, serta SMP 193 Jakarta Timur.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta Sylviana Murni menegaskan, akan segera bertindak untuk mengatasi masalah sekolah rusak. Salah satu upayanya, yaitu pihaknya akan memotong anggaran perjalanan dinas guna dialihkan ke anggaran perbaikan gedung sekolah.

Pada tahun 2008, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 675.250.000.000 untuk merenovasi 437 SD/SMP. Namun, yang disetujui dalam APBD hanya biaya renovasi 22 sekolah dengan rincian 12 SD dan 10 SMP," katanya.

Total dana anggaran tersebut, kata Sylviana, belum termasuk perbaikan berat seperti yang harus dilakukan terhadap 60 sekolah di Jakarta Timur. Biaya untuk perbaikan 60 sekolah itu mencapai Rp 800 juta - Rp 1,5 miliar.

3.000 Siswa Menumpang

Pantauan Kompas, hingga Selasa kemarin, akibat sekolah rusak, sekitar 3000 siswa terpaksa menumpang belajar. Sebagian besar murid yang terpaksa mengungsi tersebut, terdapat di Jakarta Barat, antara lain, SDN 01 Taman Sari yang memiliki lebih dari 200 siswa, SDN Kembangan Utara 0I & 02 (400an siswa), SMPN 220 (780 siswa), serta SMPN 249 (700an siswa) di Menceng, Tegal Alur, Kali Deres.

Di Jakarta Pusat, selain SDN 03 dan 012 Sumur Batu Utara, Kemayoran (500 siswa), SDN Petamburan 07 dan 08 menumpang di gedung SDN 05 dan 06. Di Jakarta Timur, SDN 21 Kramat Jati (115 siswa) juga terpaksa pindah tempat belajar.

SDM Buruk

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Arief Rachman mengatakan, jika sekolah rusak dibiarkan tanpa perbaikan, 20 - 25 tahun ke depan, Indonesia akan kekurangan sumber daya manusia berkualitas.

Arief Rachman menambahkan, minimnya anggaran pendidikan dalam APBD DKI menunjukkan pemerintah belum mengedepankan pendidikan sebagai prioritas.

”Kondisi saat ini, adalah bentuk kemunduran kualitas pendidikan. Namun, kita tidak boleh pesimis. Saya mengimbau agar masyarakat tidak hanya bertopang kepada pemerintah. Para orang tua murid dan warga secara umum juga bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi saat ini,” kata Arief Rachman.

Sekretaris Jendral Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka dan Koordinator Koalisi Pendidikan, Lodi Paat, yang dihubungi terpisah mengatakan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, gubernur dan para pembantunya, serta elit di DPRD DKI bisa dipidanakan bila melakuan pembiaran terhadap gedung-gedung sekolah yang membahayakan keselamatan siswa.

Keduanya mengimbau orang tua murid berpartisipasi aktif membangun masyarakat madani, dan melakukan gerakan bersama, seperti gugatan perwakilan kelas. ”Tidak cukup mengandalkan DPRD. Orang tua murid harus aktif melakukan fungsi legislatif, dan mengajukan tuntutan-tuntutan publik lebih keras kepada gubernur,” kata Paat.

Arist berpendapat, hak anak atas pendidikan bukan hanya terbatas pada bantuan dana, tetapi juga infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah. Dalam kondisi apa pun, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin kelangsungannya agar tercipta sumber daya manusia berkualitas. (WIN/TRI/NEL)

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB

JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.

DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah

Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB

JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.

Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.

"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.

Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.

Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.

Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.

"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.

Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.