JAKARTA, KOMPAS.com - Memang, di Prasetiya Mulya Business School, Jakarta, terdapat tiga kategori beasiswa. Pertama, beasiswa prestasi untuk siswa yang lolos tes dengan katagori A. Kedua, beasiswa dari para alumni untuk siswa yang tidak mampu dan ketiga untuk siswa yang berdomisili di luar Jabotabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Khusus beasiswa prestasi, Prasetiya Mulya Business School memeruntukkannya bagi para calon mahasiwa yang ikut tes masuk strata sarjana (S-1). Si calon mahasiswa harus lulus dengan nilai kategori A. Nilai nominal beasiswanya cukup besar, mulai 25 hingga 61 juta rupiah untuk perkuliahan pada tahun pertama.
Bukan hanya itu. Beasiswa prestasi tersebut juga tidak tertutup kemungkinan terus bisa dinikmati hingga memasuki tahun ke IV. Hanya syaratnya, si mahasiwa penerima beasiswa bisa mempertahankan nilainya dengan baik.
Sementara itu, beasiswa alumni akan diberikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu. Mereka harus lulus seleksi masuk dengan nilai kategori B. Beasiswa ini akan diberikan secara penuh sampai mahasiswa selesai kuliah. Sekali lagi, syaratnya harus tidak mampu.
Lain halnya dengan beasiswa khusus pelajar yang berdomisili di luar Jabodetabek. Beasiswa ini baru akan digulirkan pada tahun ajaran 2010 mendatang. Syaratnya, calon mahasiswa penerima beasiswa jenis ini bukan hanya berprestasi secara akademis, melainkan juga punya prestasi dan potensi bagus dalam kemampuan kepemimpinan (leadership skill), semisal OSIS atau organisasi kesiswaan lainnya.
Nah, tidak rugi kan aktif di organisasi? Apalagi kesempatannya lumayan besar, karena setiap tahun ajaran baru jumlah penerima beasiswa di kampus ini bisa mencapai 1 - 20 mahasiswa!
Sumber: Kompas Cetak/MUDA
4.15.2009
Wah, Aktif di OSIS Juga Bisa Dapat Beasiswa!
47 Pelajar Cianjur Ikuti Lomba Siswa Berprestasi
Selain memperlombakan bidang akademis, juga diperlombakan bidang keterampilan. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Ferry Indra Mu’in mengatakan, kegiatan ini rutin digelar menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei mendatang.
Para siswa perwakilan dari tiap kecamatan ini mengikuti dua bidang perlombaan,yakni bidang akademis (lomba setiap mata pelajaran) dan keterampilan (bakat dan kemampuan siswa). ”Untuk tingkat SD, jumlah peserta tercatat 32 orang, sementara untuk tingkat SMP diikuti 40 siswa berprestasi,”ujarnya kemarin.
Dalam kegiatan itu, dilibatkan pula 18 orang tim penilai yang merupakan pengawas tingkat kabupaten. Untuk tingkat SD, jumlah tim penilai sebanyak 9 orang serta jumlah tim penilai tingkat SMP sebanyak 9 orang. ”Untuk bidang keterampilan,kriteria penilaian difokuskan pada sisi kreativitas dan inovasi peserta dalam memanfaatkan barangbarang yang ada di sekelilingnya menjadi suatu hasil karya seni,” katanya.
sumber : ricky susan
SMPN 2 Palu Raih Setifikat ISO 2001:2008
Sertifikat ISO itu diserahkan perwakilan PT URS Services Indonesia Prahatiza Wiena kepada Wali Kota Palu Rusdi Mastura di SMPN 2 Palu, Sabtu (21/3).
Wali Kota Palu, Rusdi Mastura menyambut gembira atas keberhasilan SMPN 2 Palu telah meraih ISO 2001:2008.
"Saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah dan masyarakat Palu mengucapkan terima kasih kepada SMPN 2 Palu atas keberhasilan tersebut," katanya.
Apalagi, SMPN 2 Palu yang telah menyandang status rintisan sekolah bertaraf internasional sejak dua tahun terakhir ini, merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama di Sulteng yang memperoleh sertifikat ISO.
"Saya bangga dan terus mendorong sekolah lain untuk meningkatkan kualitas dan prestasi pendidikan," pinta dia.
Pemerintah, termasuk Pemprov Sulteng dan juga Pemkot Palu akan mendukung dan memberikan perhatian terhadap peningkatan mutu pembelajaran.
Khusus kepada SMPN 2 Palu, wakilikota Mastura meminta terus melalukan inovasi dan kreativtas dalam mempertahankan predikat sebagai sekolah RSBI dan SSN (Sekolah Standar Nasional) dan sekaligus penerima ISO pertama di Sulteng.
Sementara Prahatiza Wiena mengatakan, SMPN 2 Palu merupakan sekolah menengah pertama di wilayah Sulawesi yang berhasil menadapat sertifikat ISO.
Sertifikat ISO sebelumnya juga diterima beberapa sekolah lanjutan atas (SLTA/SMK) di Gorontalo dan Manado.
"Tapi untuk tingkat SMP, baru SMPN 2 Palu (Sulteng) yang mendapat sertifikat ISO," kata dia.
Kepala SMPN 2 Palu, Cipto Lahanto, sesuai hasil penelitian dari tim konsultan dan auditor PT URS Service ISO 2001-2008 yang berpusat di Inggris, sekolah unggulan di Sulteng itu layak untuk mendapatkan sertifikat ISO 2001-2008.
Tim konsultan dan auditor dari PT URS Service ISO yang melakukan penelitian beberapa bulan lalu terdiri atas Yohanes Supandi selaku konsultan dan Rudy Wijaya (auditor). Dua hal yang dinilai meliputipelayanan administrasi, dan segi pendidikan.
Untuk bidang administrasi di bagian TU, unit kerja seperti kurikulum, humas, kesiswaan, sarana dan prasana penunjang, regulasi kultur budaya sekolah, kelengkapan program yang berkaitan dengan administrasi sekaligus pelaksanaan dan evaluasi kinerja dari tiap unit kerja.
Menurut Cipto, keberhasilan ini tentunya bukan semata-mata usaha dari Kepsek, tetapi merupakan prestasi bersama. "Di sini tidak ada usaha perorangan, tetapi usaha bersama," katanya.
Karena itu, ia menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dan telah bekerja keras sehingga membuahkan hasil yang membanggakan.
"Saya tahu bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras kita semua dalam mendukung program pembelajaran dan juga tak terlepas dari tertib administrasi dan keuangan," kata Cipto.
Sekolah yang telah mendapat sertifikat ISO harus tetap menjaga dan meningkatkan serta mempertahankan mutu dan kualitas pembelajaran serta kelulusan siswa. Untuk yang sifatnya mijer khusus SMPN 2 Palu tidak ditemukan.
Selaku wakil dari PT URS Service Indonesia ISO 2001-2008 secara resmi hari Rabu (4/2) merekomendasikan SMPN Negeri 2 Palu mendapat sertifikat ISO 2001-2008.
Namun ia mengingatkan posisi WMM staf dan pos-pos yang sudah dibuat sekarang terus diimplementasikan. Artinya bukan setelah audit dianggap sudah selesai. Ini masih awal karena tahun depan dan seterusnya akan ada evaluasi kembali.(Ant/OL-02)
3.11.2009
Mendiknas: Munafik, Media Massa Tak Dukung UU BHP
Laporan wartawan Kompas Ester Lince Napitupulu
JAKARTA, SENIN — Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), yayasan dan lembaga pendidikan harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Laporan soal pembiayaan pendidikan yang sudah diaudit profesional itu mesti diumumkan secara terbuka melalui media massa.
"UU BHP ini membawa berkah buat media massa nasional. Sebab, laporan keuangan BHP harus diumumkan kepada publik lewat media massa. Makanya, munafik jika media massa nasional yang menolak UU BHP. Perguruan tinggi swasta jangan pasang pengumuman audit keuangan di media massa yang tolak UU BHP," ujar Bambang yang tampil sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional yang digelar Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, Senin (16/2).
Bambang mengatakan, bagi yayasan diberikan waktu enam tahun untuk menyesuaikan diri dengan tata kelola dan pendanaan BHP Penyelenggara (BHPP). Pemilik yayasan masih bisa dominan, tetapi tetap harus bisa mewadahi berbagai representasi banyak pihak. "Perlu perubahan dalam anggaran dasar dari yayasan yang ada. Sifat dari BHPP ini harus nirlaba," kata Bambang.
Berlakukan Sistem Subsidi Silang di Sekolah
BANDUNG, MINGGU - Sekolah harus bisa memberi akses bagi masyarakat tidak mampu. Di lain pihak, tetap tidak mengabaikan kualitasnya. Ini bisa ditempuh salah satunya melalui kebijakan subsidi silang pendanaan pendidikan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat Uu Rukmana, Minggu (20/7). Menurutnya, konsep subsidi silang jauh lebih realistis dan ideal dibandingkan ide sekolah gratis yang kini banyak digembor-gemborkan. Konsep subsidi silang menyatukan keunggulan keterbukaan akses siswa miskin tanpa meninggalkan kualitas.
"Ini semua tergantung dari peranan komite sekolah. Mereka lah yang merancang. Bagi siswa-siswa miskin, jika itu disepakati, kan bisa saja mereka dibebaskan dari biaya," ujarnya. Sebagai gantinya, mereka yang mampu itu sepantasnya membayar lebih. Peran komite sekolah, sangatlah vital dalam mewujudkan konsep ini.
Menurut Uu, pembiayaan pendidikan seringkali tidak efektif. Baik dalam tataran pelaksanaan di sekolah maupun yang dianggarkan pemerintah daerah. "Anggaran jangan banyak diarahkan pada proyek-proyek. Ini hanya akan mengundang korupsi. Sebaliknya, seharusnya lebih kongkret, mengena ke masyarakat (pendidikan) langsung," tuturnya.
Terkait persoalan pembiayaan pendidikan ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dadang Dally mengingatkan sekolah agar tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan siswa baru. Tujuannya, agar sejak awal, masyarakat punya akses pendidikan ke sekolah mana pun. Tidak terkendala biaya. Permasalahan soal biaya pendidikan di sekolah ini menjadi agenda utama di dalam pertemuan Disdik Jabar dengan ketua komite kerja kepala sekolah se-Jabar, beberapa hari lalu.
Penetapan besarnya dana sumbangan pendidikan (DSP) itu harus didasarkan atas kesepakatan bersama pengelola dengan orang tua siswa yang diwakili komite sekolah. Besarnya sumbangan diukur dari kemampuan masyarakat. Dan, tidak boleh ada unsur paksaan, ucapnya dalam siaran persnya. Dana yang masuk ke sekolah pun wajib untuk dikelola secara transparan.
Mekanisme pasar bebas
Pelaksana Tugas Wali Kota Kota Bandung Edi Siswadi menuturkan, mekanisme dana bantuan ke sekolah dari pemda ke depannya menggunakan prinsip pramida terbalik. "Ke depan, dana bantuan itu hanya akan diberikan ke sekolah-sekolah yang tidak mampu saja. Sebaliknya, sekolah-sekolah favorit tidak ada (bantuan). Menggunakan mekanisme pasar bebas saja. Sehingga, pemerintah bisa lebih fokus," ucapnya.
Dana bantuan itu bernama UYHD (uang yang harus dipertanggungjawabkan). Besaran dana ini di tiap-tiap sekolah rata-rata Rp 150 juta. Sekolah favorit mendapat porsi terkecil, yaitu Rp 90 juta. Ini terjadi karena sekolah favorit dinilai mampu mendanai kebutuhannya sendiri, karena tingginya minat masyarakat.
Anggaran Pendidikan Pemkot Surabaya Lebih Besar Daripada Jatim
SURABAYA, KAMIS - Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan anggaran pendidikan dengan nilai lebih besar daripada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RAPBD 2009. Surabaya mengusulkan Rp 680,1 miliar, Sementara Jawa Timur hanya Rp 600 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, usulan itu menyesuaikan dengan amanat 20 persen anggaran belanja untuk anggaran pendidikan. Di Surabaya, pemenuhan itu diterjemahkan menjadi angka tersebut. "Kami menghitung total belanja di luar gaji. Jadi ini murni untuk pembiayaan pendidikan," ujarnya di Surabaya, Kamis (25/9).
Pada RAPBD Surabaya 2009, total belanja di luar gaji dan belanja rutin adalah Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, 20 persen dari angka itu adalah Rp 680,1 miliar. "Anggaran pendidikan bukan berarti dana yang dikelola Dinas Pendidikan. Anggaran pendidikan akan disebar di beberapa satuan perangkat dinas sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.
Dinas Pendidikan hanya akan langsung mengelola dana RP 244,2 miliar. Dana itu murni untuk belanja pendidikan seperti peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Sementara belanja-belanja perangkat dan perbaikan fasilitas sekolah diserahkan ke instansi lain. "Dinas Pendidikan biar fokus untuk urusan pendidikan murni saja," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Rasiyo mengungkapkan, pihaknya mengusulkan anggaran pendidikan Rp 600 miliar. Itu hanya dana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. "Sekarang sedang dibahas di Bappeprov (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi). Saya kurang tahu bagaimana nanti hasilnya. Bisa jadi sesuai usulan, bisa jadi berbeda," ujarnya.
Besar usulan itu dianggap sudah memenuhi alokasi 20 persen dari APBD. Seperti Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghitung alokasi 20 persen dari APBD yang sudah tidak belanja rutin dan gaji pegawai. "Jadi hanya dihitung untuk belanja langsung saja. Usulan Rp 600 miliar itu juga murni untuk belanja pendidikan. Tidak termasuk gaji pegawai," ujarnya.
Pendidikan Gratis Dikaji DPR
JAKARTA, KAMIS - Pendidikan gratis atau tanpa dibiaya, terutama di tingkat pendidikan dasar sedang dikaji Komisi X DPR. Namun, pembahasan ini masih terkendala penetapan besarnya ideal cost biaya pendidikan setiap siswa per tahun.
"Pendidikan gratis masih dibahas. Tapi masih belum sepakat soal besarnya biaya pendidikan ideal per siswa setiap tahun. Namun,kebijakan pendidikan gratis ini harus mulai serius dibahas," kata Cyprianus Aoer, anggota Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (17/4).
Menurut Cyprianus, soal penganggaran pendidikan ini masih terkendala dengan belum adanya komitmen untuk bisa memenuhi sekurang-kurangnya 20 persen pendidikan dari APBN. Akibatnya, banyak program pendidikan yang kurang maksimal dan masih membebani masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi DKI Jakarta Margani M Mustar, mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta terus memprioritaskan pendidikan. APBD sudah mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan.Namun, Margani mengakui jikka beban biaya pendidikan yang masih ditanggung masyarakat di DKI Jakarta masih cukup besar, berkisar 30-35 persen. "Tapi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus melalui prosedur persetujuan komite sekolah," kata Margani. (ELN)
Atom Feed (xml)