Pendidikan Gratis

Dari sekian banyak tema yang diusung dalam kampanye politik calon kepala daerah, agaknya isu pendidikan gratis menjadi salah satu tema menarik dan menjadi 'produk unggulan' yang laris manis dalam arena pertarungan menuju kursi kekuasaan. Tema 'gratis' itu pun dibuat lebih apik dan khusus, yaitu pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar sampai menengah. Tema ini pula yang dipercaya memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat keterpilihan kandidat.Dalam jargon kampanye, penggunaan isu tersebut bukanlah sesuatu yang salah. Tema tersebut adalah hal yang sah-sah saja. Bahkan, bagi pihak yang menang, jika nantinya janji-janji dalam kampanye tersebut bisa diwujudkan, itu bermakna sebagai konsistensi sikap dan keberpihakan terhadap rakyat banyak. Dan, berarti juga program itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat miskin sekalipun untuk mengenyam dunia pendidikan secara 'gratis'.Akan tetapi, penggunaan tema gratis tersebut bukanlah tanpa perdebatan. Apalagi, jika persoalan tersebut sudah masuk wilayah politik. Definisinya menjadi bias dan kabur, serta terkesan hiperbolistik.Dalam ranah formulasi anggaran, guna memenuhi hajat dan janji selama kampanye, mekanisme penyusunan alokasi dana untuk sektor pendidikan pun terkesan harus mengorbankan sektor lainnya. Ketika alokasi sektor pendidikan diperbesar, pengambil kebijakan sering kali mengambil jalan pintas dengan cara mengurangi anggaran sektor publik lainnya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi logis dari pengurangan anggaran sektor tertentu. Pengambil kebijakan sering kali tidak memiliki cara pandang yang holistik-integral.Bagi pengusung isu pendidikan gratis, argumentasi yang senantiasa dikedepankan adalah siswa tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemda, misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan materi, darmawisata, dan sebagainya). Dengan kata lain, komponen biaya untuk memenuhi kebijakan 'pendidikan gratis' adalah berupa subsidi. Subsidi ini pun masih disertai sejumlah persyaratan, yaitu jika besaran dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih kecil dari biaya operasional...

sumber : republika - Mustafa Kamal