Wapres: Anggaran Pendidikan 2009 Rp 100 Triliun

Rabu, 2 Juli 2008 | 12:54 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, RABU - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2009 bisa mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 100 triliun, termasuk gaji guru. Besaran itu tercapai apabila volume APBN mencapai Rp 1.000 triliun.

Meski demikian, persentase anggaran pendidikan belum bisa mencapai 20 persen dari total penerimaan akibat penerimaan negara belum maksimal dan kebutuhan pembayaran utang juga masih sangat besar. "Itu pasti bisa dicapai (Rp 70 triliun hingga Rp 100 triliun) kalau pendapatan negara besar. Pendapatan besar kalau ekonomi tumbuh. Pelan-pelan kita menaikkan anggaran pendidikan 20 persen. Sekarang memang belum tercapai 20 persen, namun nominalnya sudah tinggi sekali," ujar Wapres Kalla saat menerima 500 guru alumni program pelatihan guru kerja sama PT Telkom dan Harian Republika di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (2/7) siang.

Hadir dalam acara itu Pimpinan Redaksi Harian Republika Ichwanul Khilam dan Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah serta staf Wapres Kalla. Menurut Wapres, alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2004 baru mencapai Rp 20 triliun. "Empat tahun kemudian, tahun 2008 ini anggarannya meningkat dua kali lipat atau menjadi Rp 48 triliun. Tetapi, memang, persentase anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen karena naik terus anggaran lainnya," tambah Wapres.

Wapres menambahkan, anggaran pendidikan bisa meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru serta murid, sehingga pengetahuan dan teknologi akan berkembang juga.

Lebih jauh Wapres mengatakan, dengan tingkat pendidikan dan pengetahun serta teknologi yang lebih baik, maka Indonesia tidak cuma bisa mengirim jutaan TKI, tetapi juga mengirim tenaga ekspatriat ke luar negeri. "Sekarang ini kemampuan kita hanya bisa mengirim jutaan TKI, padahal negara lain malah mengirimkan 10.000 saja tenaga ekspatriatnya ke Indonesia, jumlah devisa yang diterimanya sama dengan devisa yang kita terima jika mengirim TKI. Kan, lebih baik kita mengirim 10.000 tenaga ahli kita," kata Wapres.

Oleh sebab itu, dikatakan Wapres Kalla, para guru harus bisa menghasilkan anak didik yang bisa menjadi tenaga ahli.

sumber : kompas - hari